HAK HIDUP DAN PERLINDUNGAN MINORITAS

pexels

Seperti yang kita semua tau, Indonesia terdiri lebih dari 16 ribu pulau, dimana di dalamnya ada lebih dari 300 kelompok etnik suku bangsa atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air, ini menurut sensus BPS tahun 2010. Pastinya tiap-tiap suku, kelompok, etnik punya adat,kebiasaan masing-masing yang diyakini dan sudah dijalani sekian lama dan pasti beda antara satu dan lainnya karena tadi, ada lebih dari 16 ribu pulau di Indonesia yang masing-masing punya kondisi geografis yang berbeda.

Indonesia punya landasan hidup yang namanya Pancasila. Coba bayangin tanpa pancasila, gimana nih hubungan lebih dari seribu suku bangsa tadi. Bayangin kalau semuanya menganggap merekalah yang paling bener. Kacau kan. Bayangin kalau suku jawa yang adalah kelompok paling besar populasinya nganggap kalau mereka lebih istimewa dibanding suku let say kalimantan, papua yang lebih kecil dari sisi jumlah populasi. 

That’s why kita menjunjung pancasila sebagai filosofi kehidupan kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan kita untuk bisa berlaku adil kepada siapapun. Persatuan indonesia mengharuskan kita unity, kita semua indonesia, terlepas dari berbagai latar suku, etnik dsb. Sila keempat mengharuskan kita dalam mengambil keputusan agar mengutamakan musyawarah, mufakat, keterwakilan kepentingan semua bagian dari Indonesia, bukan hanya kelompok terbesar atau tertentu aja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia artinya ga ada latar belakang yang membuatmu spesial dibandingkan dengan orang lain. 

Liat kan betapa harmonisnya kehidupan kita berlatar pancasila. Dalam keadaan ideal, dengan semua perbedaan kita semua bakal hidup dengan rasa aman, nyaman, ga takut tertindas, ga takut ga didengar suaranya, ga takut-takut dengan segala bentuk diskriminasi, dan masih banyak lagi. Itulah kondisi ideal yang kita semua harapkan, dengan pancasila. 

Terus gimana nih Indonesia hari ini, diskriminasi. Kita semua tau kalau diskriminasi itu salah. Tapi kayaknya hal ini tu masih sangat dekat kita. Bentuk diskriminasi banyak ya. Ga melulu karena beda ras atau suku bisa juga Karena agama. 1 suku tapi beda kampung bisa, diskriminasi anak-anak berkebutuhan khusus, diskriminasi di tempat kerja, malah ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. 

Pertanyaannya? Kenapa bisa ada dan terus berulang? 

Divisi Pembelaan HAM di LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan kalau diskriminasi bermula dari adanya prasangka, dan terulang karena prasangka dibiarkan tumbuh berkembang. Dari prasangka itu berubah ke dalam bentuk tindakan. Nah Prasangka ini maksudnya sikap negatif kita dalam berpikir terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa punya alasan yang benar. 

Tahun 2018 Komnas HAM sama Litbang Kompas bikin survei di 34 provinsi. Hasilnya ternyata kesadaran masyarakat Indonesia sama isu diskriminasi masih perlu buat ditingkatin. Hampir 82% responden mengatakan kalo mereka lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. Hampir 83% responden lebih milih hidup dilingkungan ras sama. Intinya kalau bisa hidup cuman sesama mereka doang lah. Nahhh, walaupun ini sebenarnya manusiawi ya, karena sebagai manusia kita otomatis pasti nyari keamanan dan kenyaman dalam kelompok sendiri. Tapi di era sekarang kalau bicara tentang kemajemukan, konsep kayak gitu udah harus ditinggalin.  

Perlindungan kepada minoritas di Indonesia sebenarnya udah diatur, ada di Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 sama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tapi tetep aja masih banyak kasus kekerasan kepada kelompok minoritas. Kita tentu masih inget sama kasus keluarga slamet yang ditolak tinggal di bantul jogja karena beda agama sama penduduk setempat, kasus mahasiswa papua di surabaya, pembakaran beberapa tempat ibadah, dan masih banyak lagi. Diksriminasi kelompok minoritas ini juga selalu jadi bahan gorengan tiap-tiap jelang pemilu ya. Pasti bersinggungan dengan agenda-agenda politik tertentu. Nah fenomena intoletansi dan diskriminasi ini tuh ternyata ada dampak langsung sama kondisi demokrasi di negara kita. Laporan dari The Economist Intelligence Unit atau EIU nunjukin kalo indeks demokrasi diindonesia ternyata turun dari tahun 2016, meskipun sempat naik di tahun 2019. 

KontraS juga mencatat kalau beberapa kebijakan negara justru bikin diskriminasi itu terjadi. Sebagai contoh, temuan Komnas Perempuan, ada sekitar ummm 421 perda yang diskriminatif dan merugikan perempuan. Bentuknya macem-macem. Ada pembatasan ekspresi, pembatasan identitas, dan memosisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki. 

Kaum minoritas harusnya punya hak yang sama dengan kaum mayorita, dimanapun. Hak-hak dasar kayak secara sosial, politik, budaya dan ekonomi sama kebebasan beragama termasuk dalam hak asasi manusia (HAM) yang gabisa ditawar-tawar. 

Masalah tentang Perlindungan minoritas sekarang udah makin kompleks. Banyak program pembangunan yang dicanangkan belum semuanya hmmm nyentuh hak-hak minoritas. Padahal kelompok yang paling rentan dan paling miskin biasanya berasal dari kelompok minoritas, mau itu minoritas secara etnis atau agama. Adanya demokrasi juga engga serta merta menjamin pemenuhan sama perlindungan hak minoritas. Banyak pengalaman nih, justru proses demokrasi di banyak negara nunjukin kalo hak-hak minoritas masih terabaikan. Menjadi minoritas berarti ga punya kekuatan, baik sosial, ekonomi dan politik. 

Terus gimana caranya kita mengatasi hal ini? Beberapa di antaranya adalah kita bisa bikin sistem pemilihan yang memberikan kursi bagi kelompok minoritas di parlemen,kemudian ngasihn quota untuk kelompok minoritas pada jabatan publik di pemerintahan terus memperbanyak dialog antara mayoritas dan minoritas. 

Nah posisi Indonesia gimana nih? Pada dasarnya Indonesia udah dan selalu mengakui hak kelompok minoritas. Ini bisa kita liat di posisi-posisi jabatan publik yang dipercayakan kepada beragam suku dan agama di Indonesia. Tapi Indonesia juga punya banyak PR yang besar untuk perlindungan kelompok minoritas, terutama untuk penegakan hukum.